TAPTENG,
Dugaan kurangnya keterbukaan informasi publik dalam penyaluran bantuan beras bencana alam mencuat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sorotan ini bermula dari temuan di Kecamatan Badiri, di mana salah satu desa diduga mengalami kekurangan tonase beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana.
Temuan tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait kesesuaian antara jumlah beras yang disalurkan dengan yang diterima warga. Atas dasar itu, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Perum Bulog Cabang Kabupaten Tapanuli Tengah guna memastikan validitas data distribusi.
Konfirmasi dilakukan kepada staf operasional Bulog, Donny Sitorus, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (25/2/2026). Dalam keterangannya, ia membenarkan bahwa bantuan beras telah disalurkan. Namun saat diminta penjelasan rinci, ia menyampaikan perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Dinas terkait.
Tak lama kemudian, Donny menyampaikan balasan:
“Izin Pak, barusan saya sudah konfirmasi ke Bu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tapteng. Beliau menyampaikan agar pihak bapak berkoordinasi kepada BPBD Kabupaten Tapteng, Pak. Begitulah yang disampaikan Bu Kadis kepada saya, Pak.”
Selanjutnya, ia kembali memberikan keterangan tambahan:
“Total penyaluran beras bencana alam untuk Kab Tapteng mulai tanggap darurat sampai hari ini adalah 1.820.250 Kg. Untuk rinciannya silahkan berkoordinasi ke pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ya Pak.”
Meski angka total telah disampaikan, rincian distribusi per kecamatan, termasuk Kecamatan Badiri, belum dijelaskan secara terbuka. Awak media juga secara spesifik meminta data penyaluran berupa DO (Delivery Order) sebagai dokumen administrasi distribusi, termasuk data untuk satu kecamatan lainnya sebagai pembanding guna memastikan kesesuaian antara administrasi dan realisasi di lapangan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, data DO maupun rincian distribusi per kecamatan/desa belum diberikan kepada awak media.
Padahal, sebagai lembaga pengelola dan penyalur logistik cadangan pangan pemerintah, Perum Bulog secara administratif memiliki dokumentasi lengkap terkait kecamatan penerima, jumlah tonase per wilayah, distribusi hingga tingkat desa/kelurahan, serta juknis yang menjadi dasar mekanisme penyaluran.
Ketiadaan akses terhadap data tersebut memunculkan pertanyaan publik, terlebih ketika di lapangan muncul dugaan kekurangan tonase di salah satu desa di Kecamatan Badiri.
Dalam konteks penanggulangan bencana, transparansi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang sedang berada dalam situasi sulit. Data distribusi yang terbuka, rinci, dan dapat diverifikasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh warga terdampak. Oleh karena itu, publik berharap pihak Perum Bulog bersama pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memberikan klarifikasi resmi disertai data pendukung, termasuk rincian per kecamatan/desa, dokumen DO, serta juknis penyaluran, agar tidak berkembang asumsi maupun spekulasi yang berpotensi merugikan semua pihak.
Awak media menegaskan akan terus melakukan penelusuran lanjutan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah.
(IZ)
