TAPTENG,
Hampir tiga bulan setelah banjir dan longsor menerjang Desa Sibio-bio, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah, sebanyak 11 warga dilaporkan hilang. Hingga kini, baru empat korban yang berhasil ditemukan, sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian.
Empat korban tersebut ditemukan pada fase awal pencarian melalui upaya swadaya yang dilakukan keluarga, warga, dan pemerintah desa. Minimnya dukungan peralatan dan terbatasnya keterlibatan tim teknis pada masa tanggap darurat menjadi sorotan keluarga korban.
Upaya penyisiran yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimda) Sibabangun bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan pada Kamis (12/2/2026) akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah keluarga korban menyatakan keberatan terhadap metode pencarian yang dinilai masih bersifat manual.
“Kami mengapresiasi kehadiran pemerintah hari ini. Namun selama hampir tiga bulan, kami bersama warga dan pemerintah desa sudah berupaya maksimal melakukan pencarian. Dari 11 korban, baru empat yang ditemukan. Jika penyisiran hanya dilakukan secara manual, harapan kami sangat kecil,” ujar salah seorang keluarga korban pada lokasi saat hendak melakukan penyisiran.
Keluarga menilai pencarian lanjutan seharusnya didukung peralatan memadai, termasuk teknologi pendeteksi atau dukungan alat berat, mengingat waktu kejadian yang sudah cukup lama.
“Kalau hanya manual, kami khawatir hasilnya tidak maksimal. Kami berharap ada dukungan peralatan yang lebih memadai agar pencarian efektif,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Sibabangun Romulus Simanullang, menyatakan pihaknya hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tingkat kecamatan dan akan meneruskan aspirasi keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Selain soal pencarian, keluarga korban juga mempertanyakan realisasi Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak. Mereka menyebut bantuan tersebut telah diterima di sejumlah desa lain.
Camat menjelaskan bahwa proses DTH telah melalui tahapan administrasi dan verifikasi.
“Dana Tunggu Hunian diproses selama tiga bulan dan minggu lalu telah ditandatangani oleh Bupati. Bantuan akan dipastikan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan sesuai sasaran,” ujarnya.
Meski demikian, keluarga korban berharap penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan, mengingat kondisi ekonomi dan psikologis mereka yang masih terdampak.
Dengan masih adanya tujuh korban yang belum ditemukan, perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan perangkat penanggulangan bencana daerah.
Ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi lintas instansi, serta transparansi penanganan menjadi faktor krusial dalam memastikan proses pencarian berjalan optimal.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya respons cepat dan sistem kebencanaan yang terukur di tingkat daerah. Evaluasi terhadap kecepatan mobilisasi, kesiapan peralatan, serta pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan upaya pencarian dan pemulihan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kejelasan.(IZ)
